Makalah Kebijakan Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan akan menjadi efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja. Fakta-fakta diungkap dengan menggunakan data untuk menunjang perumusan masalah. Perencanaan juga merupakan proses pemilihan alternative tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga merupakan suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu di masa akan datang, yaitu suatu tindakan yang diproyeksikan di masa yang akan datang.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation).

Contoh kebijakan adalah:

1.      Undang-Undang,

2.      Peraturan Pemerintah

3.      Keputusan Presiden

4.      Keputusan Mentri

5.      Peraturan Daerah

6.      Keputusan Bupati

7.      Keputusan Direktur

Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro. Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan.

2.      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan apa saja yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu :

1.      Bagaimana perumusan masalah kebijakan ?

2.      Bagaimana merencanakan kebijakan kesehatan ?

3.      Apa yang menjadi dasar-dasar dalam membuat kebijakan kesehatan ?

4.      Bagaimana kebijakan kesehatan di Indonesia ?

3.      Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1.      Untuk menjelaskan bagaimana perumusan masalah kebijakan.

2.      Untuk menjelaskan bagaimana merencanakan kebijakan kesehatan.

3.      Untuk menjelaskan dasar-dasar membuat kebijakan kesehatan.

4.      Untuk menggambarkan bagaimana kebijakan kesehatan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Kesehatan, terdiri dari 3 kata yang mengandung arti atau dimensi yang luas, yaitu analisa atau analisis, kebijakan, dan kesehatan.

Analisa atau analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti karangan, perbuatan, kejadian atau peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik^.

Kebijakan  adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu.

Contoh: kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kebijakan Kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam negaranya

Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasar pengalaman dan pangetahuannya); atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan.

Kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dll. Kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu.

Menurut UU RI No. 23, tahun 1991, tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara soial dan ekonomi (RI, 1992).

Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO, yaitu: kesehatan adalah suatu kaadaan yang sempurna yang mencakup fisik, mental, kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau kecacatan.Menurut UU No. 36, tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Jadi, analisis kebijakan kesehatan adalah pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam  rangka memecahkan masalah kebijakan kesehatan.

Analisis kebijakan kesehatan awalnya adalah hasil pengembangan dari analisis kebijakan publik. Akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan analisis kebijakan dalam bidang kesehatan itulah akhirnya bidang kajian analisis kebijakan kesehatan muncul. Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan fungsi itu adalah:

• Adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada  masalah yang akan diselesaikan.
• Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multi disiplin ilmu. Satu disiplin kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan. Pada peran ini analisis kebijakan kesehatan menggabungkan keduanya yang kemudian menjadi sub kajian baru dalam khazanah keilmuan.
• Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.
• Memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan/keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang awalnya tidak pasti.
• Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan/diundangkan.

1.      PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN

Masalah kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat kepelikan masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling panting.

Staf puskesmas yang kuat orientasi materialnya (gaji tidak memenuhi kebutuhan), cenderung memandang aspek imbalan dari puskesmas sebagai masalah mandasar dari pada orang yang punya komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan.

Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah:

1.      Interdepensi (saling tergantung)

yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian.

2.    Subjektif,

yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (l. gangguan kesehatan, lingkungan, iklim, dan lain-lain). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri.

3.    Artifisial,

yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan.

4.   Dinamis

yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.

5.   Tidak terduga

yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan.

2.      MERENCANAKAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Perencanaan yang baik, mempunyai beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan. Menurut Azwar (1996) ciri-ciri tersebut secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut :

1.      Bagian dari sistem administrasi

Suatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkan pekerjaan perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan. Sesungguhnya, perencanaan pada dasarnya merupakan salah satu dari fungsi administrasi yang amat penting. Pekerjaan administrasi yang tidak didukung oleh perencanaan, bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik.

2.      Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan

Suatu perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukan hanya sekali bukanlah perencanaan yang dianjurkan. Ada hubungan yang berkelanjutan antara perencanaan dengan berbagai fungsi administrasi lain yang dikenal. Disebutkan perencanaan penting untuk pelaksanaan, yang apabila hasilnya telah dinilai, dilanjutkan lagi dengan perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak mengenal titik akhir.

3.      Berorientasi pada masa depan

Suatu perencanaan yang baik adalah yang berorientasi pada masa depan. Artinya, hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut, apabila dapat dilaksanakan, akan mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang.

4.      Mampu menyelesaikan masalah

Suatu perencanaan yang baik adalah yamg mampu menyelesaikan berbagai masalah dan ataupun tantangan yang dihadapi. Penyelesaian masalah dan ataupun tantangan yang dimaksudkan disini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan. Dalam arti penyelesaian masalah dan ataupun tantangan tersebut dilakukan secara bertahap, yang harus tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan dilakukan.

5.      Mempunyai tujuan

Suatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan yang dicantumkan secara jelas. Tujuan yang dimaksudkandi sini biasanya dibedakan atas dua macam, yakni tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar, serta tujuan khusus yang berisikan uraian lebih spesifik. 

6.      Bersifat mampu kelola

Suatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola, dalam arti bersifat wajar, logis, obyektif, jelas, runtun, fleksibel serta telah disesuaikan dengan sumber daya. Perencanaan yang disusun tidak logis serta tidak runtun, apalagi yang tidak sesuai dengan sumber daya bukanlah perencanaan yang baik.

3.      DASAR - DASAR MEMBUAT KEBIJAKAN KESEHATAN

Dasar kebijakan strategis dalam pembangunan kesehatan

Memahami dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan nilai kebenaran dan aturan pokok sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak dalam pembangunan kesehatan. Nilai tersebut merupakan landasan dalam menghayati isu strategis, melaksanakan visi, dan misi sebagai petunjuk pokok pelaksanaan pembangunan kesehatan secara nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat, yang meliputi: perikemanusiaan, adil dan merata, pemberdayaan dan kemandirian, pengutamaan dan manfaat.

1.      Isu Strategis Pembangunan Kesehatan

Banyak masalah kesehatan dapat dideteksi dan diatasi secara dini di tingkat paling bawah. Jumlah dan mutu tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum terfokus dan sinkron. Hasil sarana kesehatan bisa dijadikan pendapatan daerah. Masyarakat miskin belum sepenuhnya terjangkau dalam pelayanan kesehatan. Beban ganda penyakit dapat menimbulkan masalah lainnya secara fisik, mental dan sosial.

2.      Visi Strategis Pembangunan Kesehatan

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan kesehatan tersebut dan juga dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan maka ditetapkan visi pembangunan kesehatan oleh Departemen Kesehatan yaitu Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat.

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

3.      Misi Strategis Pembangunan Kesehatan

Visi pembangunan kesehatan tersebut kemudian diejawantahkan melalui misi pembangunan kesehatan, yakni Membuat Rakyat Sehat. Misi kesehatan ini kemudian dijalankan dengan mengembangkan nilai-nilai dasar dalam pelayanan kesehatan yaitu berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan tepat, kerjasama tim, integritas yang tinggi, transparansi dan akuntabilitas.

4.      KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA

Isu strategis

·         Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal

·         Sistem perencanaan dan penganggaran departemen kesehatan belum optimal

·         Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan masih kurang memadai

·         Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan masih terbatas.

Strategi kesehatan di Indonesia

·         Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan

·         Meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan

·         Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang kesehatan

·         Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

·         Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan.

BAB III

SIMPULAN

Berdasarkan uraian makalah diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan kesehatan khususnya pada tahap perencanaan kebijakan kesehatan perlu dilakukan perumusan masalah kebijakan itu sendiri, kemudian merencanakan kebijakan kesehatan dan menganalisis dasar-dasar dalam membuat kebijakan kesehatan demi terwujudnya perencanaan kesehatan masyarakat Indonesia yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta 

Http://ekayuniar.blogspot.com/2011/06/1-pengantar-tentang-kebijakan-kesehatan.html

Http://stikesmbbaksos.blogspot.com/2010/04/kebijakan-kesehatan-di-era-otonomi.html

Http://sofyan-fkm-ump.blogspot.com/2012/02/kebijakan-kesehatan.html

Http://vendiaria.blogspot.com/p/dasar-dasar-membuat-kebijakan-kesehatan.html